KIAT MENDAPATKAN PINJAMAN BANK UNTUK USAHA PERBENIHAN

Usaha perbenihan perkebunan merupakan salah usaha yang prospektif. Saat ini terjadi peningkatan permintaan terhadap bibit bermutu seiring meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan bibit unggul. Dari pengalaman Bapak Yulianto, seorang penangkar di Kalimantan Selatan, dari usaha penangkaran yang dikembangkannya ia sudah mencapai break even point hanya dalam waktu satu tahun.

Namun untuk membangun usaha perbenihan diperlukan modal yang tidak kecil. Misalnya saja untuk pembangunan kebun entres karet diperlukan dana kurang lebih 98 juta rupiah. Sehingga petani tidak dapat menyediakan modal tersebut dengan mengendalkan modal sendiri, melainkan perlu mendapatkannya dari sumber-sumber lain.

Salah satu sumber permodalan bagi usaha pembibitan adalah kredit/pinjaman yang berasal Bank. Hanya saja Bank tidak mudah mengucurkan kredit khususnya bagi usaha perbenihan. Karena bidang usaha ini dianggap memiliki resiko tinggi, seperti umumnya usaha pertanian lainnya. Namun hal ini bukan berarti mustahil bagi petani mendapatkan pinjaman dari Bank.

Menurut Bapak Jaeroni, seorang pakar perbankkan dari BI, untuk mendapat kucuran dana dari Bank, kita harus menyelaraskan cara berpikir kita dengan logika perbankkan. Bank bukan lembaga nirlaba yang memberikan pinjaman cuma-cuma. Tujuannya jelas, yakni mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Tentu saja Bank enggan memberikan pinjaman pada pihak yang dinilai memiliki kemampuan pengembalian pinjaman yang rendah. Dengan adanya gap antara Suku Bunga Bank dengan Suku Bunga Bank Komersil, tanpa menyalurkan kredit, Bank komersil tetap dapat memperoleh keuntungan.

Namun Bank sesungguhnya tidak alergi terhadap bidang usaha pertanian. Buktinya Bapak Yulianto, seorang penangkar sukses dari Kalimantan Selatan, bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek selama 1 tahun dari Bank untuk perluasan usahanya. Disamping itu, pemerintah bekerja sama dengan Perbankkan juga menyediakan skim-skim kredit pertanian. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai penjamin atau pemberi subsidi bagi kredit petani.

Oleh sebab itu agar sukses mendapatkan kredit dari Bank maka kita terlebih dahulu memahami logika Bank dalam penyaluran kredit, seperti yang diutarakan Bapak Jaeroni. Maka ada beberapa point penting yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan kredit dari perbankkan:

1. Bank tidak akan memberikan pinjaman kredit kepada usaha pertanian yang baru dikembangkan. Artinya Bank tidak akan memberikan kredit bagi petani yang masih dalam rencana pembangunan kebun. Bank akan lebih tertarik jika petani bersangkutan sudah memiliki usaha pembibitan sebelumnya dan sukses. Artinya Bank cenderung lebih menyaluran kredit untuk pengembangan usaha. Pihak Bank tidak hanya akan melihat cash flow sebagai pertimbangan pencairan kredit (perkiraan keuntungan usaha di masa depan) melainkan juga kondisi neraca atau laporan R/L ( kondisi keuangan usaha saat ini). Tanpa hal tersebut mustahil Bank mengucurkan kredit.

2. Bank tidak akan pernah memberikan kredit sebesar 100% melainkan 50:50 atau 60:40 dari modal yang dibutuhkan. Tujuannya, membuktikan kemauan si peminjaman dalam mengembangkan usaha serta adanya coverange dari pemilik jika terjadi kerugian. Intinya Bank tidak memberikan pinjaman buat mereka yang bermodal dengkul dan nekat.

3. Dari laporan keuangan Bank akan sangat memperhatikan pendapat yang diperoleh dari usaha berjalan. Bank mengharapkan pendapatan yang diperoleh adalah 80 % dari total penjualan (total produksi x harga) atau net profit margin (laba bersih setelah dikurangi pajak dan bunga bank) sebesar 5% s/d 10% dari total penjualan.

4. Sedangkan untuk prospek pengembangan usaha, Bank akan melihat dari casf-flow dengan indikator NPV bernilai positif, IRRI lebih rendah dari suku bunga, B/C rasio lebih besar dari 1.

5. Namun untuk usaha baru, petani masih dapat memperoleh modal dari Bank yang mendapat dukungan dari pemerintah seperti KKP (kredit ketahanan pangan, dimana pemerintah memberikan subsidi bunga ditujukan untuk eksistensifikasi tebu dan padi ), SP-3 ( Sistem pelayanan pembiayaan pertanian dimana pemerintah memberikan sharing resiko sebesar 40 %), KPEN-RP (Kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi pertanian) yang dapat diakses pada Bank-Bank Pemerintah.

Dengan mahami kaidah-kaidah perbankkan dalam mengucurkan kredit, diharapkan kita mampu menyesuaikan proposal pengajuan kredit/pinjaman sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak perbankkan.