APARATUR NEGARA

Indonesia tengah mengalami keterpurukan. Bencana seolah tidak lelah menghampiri Indonesia. Banjir besar baru saja melanda Jakarta dan mengakibatkan kerugian material yang cukup besar, persoalan Lapindo belum terselesaikan, tanah longsor, gempa dan bencana lainnya terjadi di berbagai daerah. Situasi demikian menambah beban berat yang ditanggung masyarakat Indonesia yang telah terhimpit oleh berbagai masalah sosial oleh karena kemiskinan, pengangguran serta kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Kondisi ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakatpun semakin hari semakin menurun.

Tentu tidak salah jika kemudian rakyat menudingkan jarinya ke arah pemerintah sebagai pihak yang patut bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dialaminya. Apakah yang telah dilakukan pemerintah untuk melipur hati masyarakat yang tertindas. Masyarakat menuntut sebuah solusi terhadap persoalan yang dihadapinya. Mana regulasi yang mensejahterakan rakyat? mana kebijakan yang mendukung masyarakat kecil? mana keadilan bagi anggota masyarakat yang sengsara?
Wajar masyarakat menuntut karena sudah menjadi tugas pemerintah mensejahterakan rakyatnya, jika bukan pemerintah siapa kemudian patut bertanggung jawab? Bukankah rakyat senantiasa patuh menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak dan berbagai retribusi yang semakin hari semakin memberatkan, konon digunakan mengaji aparatur negara yang tengah bertugas melayani masyarakat. Maka rakyat patut menuntut haknya.

Kondisi Aparatur Negara
Namun pada kesempatan ini saya mencoba mencari akar persoalan mengapa pemerintah seringkali tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, dengan bukan bermaksud membela pemerintah namun memberikan masukan bagi perubahan dalam tubuh pemerintah kita. Bahwa pemerintah bukanlah super-hero, tentu benar, dan bukan juga sinterklas, melainkan adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh sekumpulan orang alias aparat negara dengan segala kekurangannya. Presiden, menteri hingga satpam pada instansi pemerintahan adalah bagian dari aparatur negara yang secara satu kesatuan membentuk sebuah sistem birokrasi. Meskipun demikian kita juga menyadari bahwa di negara lain ternyata pemerintahannya dapat berfungsi lebih optimal yang terlihat dari adanya perbaikan kesejahteraan masyarakatnya dan kosistensi penegakan hukum, jadi mengapa negara lain bisa dan kita tidak bisa?

Saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman saya sebagai bagian dari aparat negara. Dan menurut saya, persoalan di atas sesungguhnya bersumber dari sejumlah kelemahan pada sistem pada institusi negara sehingga menciptakan aparatur negara yang tidak profesional dan berdampak pada lemahnya kinerja pemerintah.
Pertama, jika masyarakat mengalami tekanan sosial dan ekonomi, karena kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup, maka kondisi yang sama juga dialami sebahagian besar aparatur negara. Gaji seorang pegawai negari sipil boleh dikatakan pas-pasan. Seorang pegawai golongan IVa yang telah bekerja selama 26 tahun dan memiliki jabatan eslon IV, dapat disetarakan dengan manajer menengah di swasta, hanya memperoleh gaji plus tunjuangan sebasar Rp. 1.900.000,- . Dengan kondisi harga barang-barang kebutuhan pokok yang semakin mahal bagaimana seorang pegawai dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dengan penghasilan demikian apalagi jika tinggal di Jakarta atau kota lainnya yang memiliki biaya hidup yang cukup tinggi. Dan bisa juga dibayangkan bagaimana pula nasib apartus negara lainnya dengan golongan yang lebih rendah serta tidak memiliki jabatan yang penghasilannya jauh lebih rendah lagi.

Wajar jika kemudian banyak apartus negara berkeliaran tanpa beban di luar kantor sewaktu jam kerja. Bagi mereka itu semua adalah sebagai upaya mencari penghasilan sampingan alias nyambi. Mau tidak mau mengorbankan tanggung jawab di kantor karena anak harus sekolah, dapur harus mengepul namun kantor tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Kondisi ekonomi morat-morat boleh jadi alasan mengapa banyak aparatur negara sulit mempertahankan idelisme. Banyak aparat negara yang pada awal memasuki institusi pemerintahan berbekal sebuah nilai-nilai luhur, akan memberikan segala potensi yang dimilikinya bagi bangsa dan negara serta tidak akan melakukan korupsi. Namun seiring waktu berjalan, oleh karena beban ekonomi yang semakin berat dan di sisi lain peluang mendapatkan masukan dari uang gono-gini dengan menyalahgunakan wewenang, menggunakan fasilitas kantor, toh, semua pengawai mengalami kondisi yang sama sehingga timbul kondisi saling pengertian, mengakibatkan lunturnya idealisme yang telah tertanam sebelumnya. Sehingga seseorang apartus yang pada awalnya menerima uang tips sebagai ucapan terima kasih karena telah mengurus sebuah perizinan, menjadikan pemberian tips sebagai kewajiban yang harus dibayar di depan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kalau tidak urusannya lama.

Kondisi demikian tidak saja terjadi di antara aparat dan masyarakat yang mengharapkan pelayanan namun penyimpangan juga terjadi secara internal. Anggaran tahunan pemerintah yang begitu besar dan dilimpahkan pada sebuah institusi pemerintah sering dilihat sebagai sarana mensejahterakan bersama bukan mensejahterakan rakyat. Penghematanpun dilaksanakan, beberapa perjalanan dinas dikorbankan alias difiktifkan untuk mengumpulkan uang bagi kesejateraan pegawai, perjalanan dinas yang seharusnya 5 hari cukup dilakukan 1 hari agar seorang pegawai dapat memperoleh tambahan uang kocek untuk dibawa pulang. Cukup siapkan bukti-bukti telah melakukan perjalanan dinas dan laporan perjalanan yang kadang tidak real. Demikian juga penggunaan anggaran untuk berbagai pengadaan fisik, tidak luput dari upaya mendapat uang bagi kepentingan bersama, nilai barang di mark-up agar anggaran seolah habis terpakai. Meskipun pengadaan barang dilakukan dengan tender, seringkali pemenang tender sudah ditentukan dari awal, yakni mereka yang mengerti perasaan aparat, sehingga kemudian di antara rekanan dan aparat terjadi kong-kalikong untuk bagi-bagi uang yang diterima, jika kemudian kualitas barang yang disediakan kualitasnya di bawah standar, tak apalah, penting semuanya bisa jaga rahasia dan sama-sama untung.

Tentunya sangat menyedihkan kondisi aparatus negara kita, berawal dari sebuah kebutuhan yang sangat manusiawi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendorong melembagakan berbagai penyimpangan dan kadang berakhir pada sebuah tragedy of common saat semua sama sepakat untuk menghabiskan anggaran negara secara tidak tepat dan mengorbankan apa yang menjadi tujuan semula tidak tercapai tanpa ada sebuah rasa penyesalan karena seolah sudah menjadi tindakan kolektif.

Kondisi caruk-marukpun tidak saja terjadi pada aparatur negara di level bawah dan menegah. Terdapat sejumlah kondisi yang turut menurunkan profesionalisme aparatur negara level atas yang bersumber dari kondisi yang tidak ideal bagaimana sang pejabat ditetapkan. Kekuatan politis dan hubungan promordial seringkali sangat menentukan orang-orang yang dapat memiliki jabatan. Jika saat ini sebuah partai politik tertentu berkuasa maka kader-kadernya secara tiba-tiba duduk pada posisi teras. Dan, jika tidak berdasarkan kepartaian, penentuan pejabat juga sering ditentukan oleh kesamaan suku, lulusan pendidikan dengan pejabat di atasnya.

Bukankah kondisi dapat mendorong pejabat teras akan lebih memikirkan kepentingan golongannya ataupun pimpinannya daripada masyarakat. Karena kalau masyarakat marah barangkali cukup didiamkan saja habis perkara tapi kalau pimpinan tidak senang atau partai kemudian menjadi tidak simpatik karena kebijakannya mungkin tidak menguntungkan partai maka konsekuensinya bisa berat alis dapat dicopot dari jabatan. Maka kebijakan yang diputuskan seringkali akhirnya menguntungkan kepetingan partai atau kelompok dal rakyat lagi-lagi dikorbankan.

Disamping itu karena seorang pejabat didudukkan pada jabatannya bukan karena kualitas yang dimiliki melainkan karena hubungan perkoncoan, wajar jika ia kemudian berpikir pragmatis. Nikmatilah jabatan selagi bisa, memanfaatkan wewenang bagi kepentingan pribadi, karena jika besok rezim berganti maka iapun dapat segera dicopot.

Konsekuensi
Aparatur di bawah sibuk meningkatkan kesejateraannya dengan mencari sampingan disana-sini, atau menfaatkan kegiatan kantor bagi keuntungan pribadi demikian juga aparatur level atas sibuk memikirkan bagaimana mempertahankan jabatannya, dan menggunakan jabatannya untuk menguntungkan kepentingan pribadi, sudah pasti membuat membuat sensitifitas terhadap persoalan masyarakat menjadi sangat rendah. Bahkan bantuan luar neger, sumbangan, atau dana sosial tidak dilihat sebagai sebuah titipan yang harus diberikan kepada masyarakat melainkan persen-persen keuntungan, sekian persen buat atasan,beberapa buat bawahan dan sisanya disalurkan. Sehingga tidak heran meskipun begitu besar dana bantuan yang diperoleh maupun proyek yang dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang berasal luar negeri maupun kas negara namun rakyat nasibnya begitu-begitu saja.

Karena kondisi di atas tentunya kinerja aparatur negera tidak optimal, karena apa yang ada di dalam benak aparat negara hanyalah bagaimana mensejahterakan diri dari segala sesuatu yang ada di kantor. Maka wajar jika sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat tidak tersedia, pikiran yang jernih, anggaran yang tidak disunat, SDM yang berjiwa humanis dan data informasi yang akurat. Misalnya saja untuk pendataan, tidak heran jika pemerintah kemudian kebingungan sewaktu media menyebutkan di sejumlah daerah mengalami masalah gizi buruk. Mengapa kondisi ini tidak terpantau oleh pemerintah? Ya, tentu saja, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendataan dipakai untuk urusan peningkatan kesejateraan aparatur negara itu sendiri, apakah untuk menyediakan makan siang, dibagi-bagi pas hari raya (baca THR) atau diselewengkan oleh pegawai dengan tidak meninjau ke lapangan tapi cukup turus sampai kantor kecamatan, dengan alasan, toh, kan, kami rakyat juga.
Saat semua menjadi sibuk dengan urusannya masing-masing tentunya rakyat jadi binggung, siapa yang bakal mengurusinya.

Sumbang Saran
Oleh sebab itu pemerintah yang efektif harus didukung aparatur negara yang lebih profesional jika tidak maka para pejabat tinggi seperti presiden, mentri dsb hanya akan sering menyampaikan retorika untuk menenangkan masyarakat dengan janji-janji. Dan menurut hemat saya kondisi ini hanya mungkin melalui pendekatan reward dan punishment serta orientasi pada kinerja. Bagaimanapun syarat awal untuk menumbuhkan profesionalisme pegawai adalah melalui peningkatan gaji aparatur khususnya untuk level bawah dan menengah agar mampu kebutuhan dasarnya (makan, tempat tinggal dan pendidikan bagi anak-anaknya). Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan pekerjaan atau melakukan penyelewengan karena kesejateraannya telah dijamin. Di jika hal itu terjadi maka aparat negara tersebut dapat dipecat atau diperkarakan ke pengadilan karena telah merugikan negara.

Namun bagaimana upaya untuk dapat meningkatkan gaji aparat negara? Hal ini hanya dimungkin melalu dua cara yakni meningkatkan alokasi anggaran negara untuk gaji aparatur negara atau pengurangan pengawai atau instansi untuk mengefisienkan kerja. Di antara dua pendekatan ini saya lebih setuju dengan pendekatan kedua mengingat banyak instansi pemerintah yang berkelebihan pengawai dan jobnya tidak jelas atau nono-job. Orang-orang yang kurang produktif dapat diafkirkan atau disarankan untuk pensiun dini sehingga negara tidak repot memikirkan orang-orang yang tidak memberikan kontribusi. Departemen yang tumpang tindih fungsi dapat dimarger atau salah satunya dihilangkan sehingga struktur pemerintahan menjadi lebih ramping namun menjadi lebih efisien. Mungkin akan menimbulkan gejolak namun akan lebih baik daripada membayar orang-orang maupun institusi yang sesungguhnya tidak produktif

Para pejabat ditentukan berdasarkan pengalaman dan prestasi secara berjenjang dan tidak lagi ditentukan berdasarkan kekuatan politik atau perkoncoan. Sehingga ia memiliki tanggung jawab terhadap negara bukannya kepada kekuatan politik atau kelompok tertentu. Dan pemimpin yang ditentukan dengan mekanisme yang objektif akan mampu menegakkan aturan hingga ke bawah karena ia sendiri menduduki jabatan karena aturan yang benar. Seorang pejabat yang tidak mampu memenuhi target yang telah ditentukannya, misalnya saja menurunkan pengangguran 10 %, mengurangi impor beras sebesar 5%, dengan legowo mengakui kegagalannya dan turun dari jabatannya apapun alasannya, jika tidak dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Jika seorang pemimpin telah berorientasi pada kinerja maka akan mendorong orang-orang yang ada di bawahnya untuk berpikir sama.
Jika kondisi demikian yang terjadi maka diharapkan kita akan memiliki apartus negara yang lebih profesional, dan lebih sensitif terhadap persoalah yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga kejadian apapun yang terjadi dapat segara ditanggapi cepat dan tepat bukannya kelabakan seperti yang terjadi saat ini dan kemudian mendorong para pejabat tinggi mengeluarkan ilmu pamungkasnya alias ilmu bersilat lidah untuk menjaga muka pemerintah.

KEBURUKAN MARKETING DAN IKLAN

Setiap hari, ratuasan bahkan ribuan iklan produk ditampilkan di media massa. Saat menyaksikan tayangan televisi, mau tidak mau, kesenangan kita harus terganggu oleh cuplikan-cuplikan iklan. Bagi yang merasa kesal mungkin akan menukar channel, malangnya, mungkin juga menjumpai tayangan iklan.

Intinya, sebagai penguna media massa, kita setiap hari, harus siap mendengar kata-kata, pencuci paling bersih….obat batuk paling manjur, oli paling top…paling…paling dsb….. Dan kata-kata itu tanpa kita sadari terekam kuat dalam memori kita.

Namun tanpa kita sadari, bahwa iklan yang kita saksikan setiap hari, cukup ampuh mempengaruhi, merubah sikap dan tindakan kita. Sekaligus sarana efektif menciptakan masyarakat konsumtif.

Pemasaran Progressif

Saat ini tengah terjadi proses pemasaran yang membabi buta untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Mengapa hal ini timbul. Tentu saja tidak lepas dari pesatnya perkembangan industri baik secara domestik maupun global. Sehingga jumlah barang yang dipasarkan di pasar domestik membludak, bahkan telah melampaui kebutuhan optimum konsumen, over production, sehingga mau tidak mau mengharuskan perusahaan melakukan pemasaran yang progresif jika ingin tetap bertahan.

Melalui pemasaran progresif perusahaan tidak sekedar menanamkan pengetahuan konsumen tentang produk, namun juga menciptakan kebutuhan dan ketergantungan konsumen terhadap produk. Hal ini diwujudkan tidak semata-mata melalui penawaran produk secara fungsional, melainkan juga dengan menerapkan pendekatan psikologi, sosiologis untuk mengintervernsi, memanipulasi kesadaran hingga alam bawah sadar konsumen.

Iklan pada media massa, khususnya televisi, menjadi ujung tombak dari misi ini. Periklanan diharapkan mampu menstimuli konsumen untuk terus membeli dan mengkonsumsi produk, dengan efek pencitraan dan penyampaian pesan sederhana, kadang nyeleneh, agar mudah diingat. Melalui iklan konsumen dicegah enggan mengkonsumsi suatu produk. Persepsi konsumen diubah, dimanipulasi sehingga produk yang ditawarkan tampak sangat bernilai.

Sosis buatan merek x pada sebuah iklannya seolah jauh lebih menarik dari pada sosis asli, karena tidak perlu dimasak sebelum dikonsumsi, sehingga lebih praktis dan efisien. Meskipun, iklan tersebut tidak menyebutkan kandungan aditif yang terkandung dalam sosis itu.

Atau bumbu instan merek x, dalam iklannya digambarkan lebih praktis dari bumbu alamiah karena perlu capek-cepek mengulek Artinya yang bumbu buatan/olahan akan lebih baik dari yang alamiah.

Imajinasi Sosial dan Pemasaran Progressif

Melalui pemasaran progresif, ditanamkan, membeli produk menjadi keharusan bagi konsumen. Disamping secara manipulatif produk digambarkan sangat bermanfaat, melalui iklan, pembelian produk juga dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan sosial, agar tidak dimarginalkan atau demi menciptakan identitas atau status sosial tertentu.

Kita mungkin pernah mendengar istilah burket dalam sebuah iklan, sebutan bagi mereka yang tidak menggunakan deodoran roll dan masih menggunakan bedak di ketiak. Iklan ini ditujukan buat kaum remaja. Dan ternyata, istilah burketpun menjadi label ampuh untuk menakuti-nakuti remaja yang tidak menggunakan diaodoran roll. Maka banyak remaja, yang kemudian membeli dan memakai deodoran roll agar lebih percaya diri.

Sebuah iklan produk sampo menjadikan rambut berdiri menjadi sebuah ancaman buat mereka yang ingin berpenampilan menarik. Padahal sebelum iklan ini ada, tidak ada orang yang mempermasalahkan rambut berdiri. Setelah iklan tersebut gencar ditampilkan di televisi saya menemui sejumlah orang yang mengeluhkan rambutnya yang berdiri dan tidak lemes.

Iklan juga sering mengaitkan suatu produk dengan status. Mobil merek tertentu dikaitkan dengan kemewahan dan gaya hidup eksklusif. Rokok merek tertentu dihubungkan dengan citra pria berani dan dinamis. Dan bagi masyarakat Indonesia, citra kebarat-baratan dan modern menjadi daya tarik bagi sebuah produk. Iklan menciptakan kualitas imajiner dari suatu produk yang sesungguhnya tidak melekat pada wujud produk secara fisik.

Bagi kita, sulit membayangkan iklan mampu mempengaruhi kita segamblang apa yang disebutkan di atas. Kita yakin pikiran kita mampu menilai secara kritis iklan yang didengar atau dilihat, apakah dapat dipercaya atau tidak.

Namun menurut perspektif psikologis, pesan yang disampaikan berulang dan didukung pencitraan yang menarik, akan sangat mudah tertatanam dalam pikiran kita secara tidak sadar dan kemudian muncul sebagai referensi pertimbangan dan perilaku seseorang. Banyak orang-orang yang tanpa sadar tiba-tiba memiliki kelekatan emosi yang kuat terhadap sebuah produk, atau tiba-tiba ingin mencoba produk tertentu, dan ini adalah efek pengkondisian iklan terhadap alam ketidaksadaran kita yang kemudian mendistorsi alam sadar kita. Iklan tidak saja membuat konsumen tahu barang apa yang dapat memenuhi kebutuhan namun mampu menciptakan kebutuhan itu sendiri.

Iklan dan Dampak Negatifnya

Jika iklan mampu mempengaruhi perilaku seseorang. Dan iklan membanjiri media massa setiap hari, apakah dampak yang dapat ditimbulkannya.

Mengutip pandangan Roger (2004), dampak iklan tersebut dalam jangka panjang cenderung akan bersifat negatif, karena mendorong konsumen mengkonsumsi produk yang sesungguhnya tidak dibutuhkan, sehingga menjadi bentuk eksploitasi yang terselubung. Serta menimbulkan ledakan permintaan, dan mendorong industri untuk terus meningkatkan produksinya, yang dapat meningkatkan penggunaan dan pengrusakan sumber daya tertentu yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan untuk menunjang produksi tersebut.

Obsesi pemasar menyebarkan informasi produk melalui iklan kadang mengenyampingkan aspek etis. Tujuannya hanya mendorong konsumen membeli dan membeli sehingga perusahaan memperoleh profit. Dengan mengenyampingkan dampak negatif dari penggunan produknya secara terus menerus.

Iklan produk makanan cepat saji berusaha mempengaruhi konsumen agar terus menerus membeli produknya, tanpa memperdulikan dampak buruk dari konsumsi makanan cepat saji bagi kesehatan Penayangan iklan mobil secara progresif bertujuan mendorong peningkatan jumlah pembelian mobil. Tanpa merasa perlu memperhitungkan daya dukung infrastruktur yang tersedia, dan pembelian produknya dapat menimbulkan kemacetan dan polusi udara.

Dengan demikian, iklan dan segala bentuk turut mendorong terbentuknya masyarakat konsumtif. Masyarakat yang menjadikan hidup semata-mata untuk membeli dan mengkonsumsi. Konsumsi sebuah harga mati, seorang remaja putri harus menjual diri agar dapat membeli barang kosmetika atau hp yang up to date, orang mencuri dan melakukan kekerasan demi mendapatkan barang-barang mewah. Frustasi dan depresi menghinggapi banyak orang, karena tidak mampu membeli barang yang lagi trand dan membuatnya merasa diterima dalam pergaulannya dan PD..

Penutup

Iklan, berisikan pesan kosong dan sederhana, singkat, kadang irasional, memiliki kekuatan latent, mendorong kita untuk terus membeli. Meskipun kita mencoba menampik pengaruh iklan bagi kesadaran kita, tapi pernahkah kita menyadari bahwa kehidupan kita, leissure, sudah sangat lekat dengan mall, pusat perbelanjaan. Mengapa? Karena disitulah kita dapat membuktikan, bahwa apa yang diiklan media massa benar-benar ada dan dapat dibeli.

PEJABAT*) DAN NEGERI DONGENG

Sebagai warga Bogor, saya sering merasa jengkel terhadap penutupan jalan atau penghentian arus lalu lintas untuk menduhulukan pejabat tinggi negara; anggota DPR, menteri, presiden atau wakil presiden; yang hendak menuju kebun raya,istana Bogor ataupun puncak, agar dapat lewat terlebih dahulu.

Jika tertahan di siang hari yang terik dan menyengat, kadang membuat suasana tidak nyaman. Belum lagi menghadapi macet ketika lalu lintas kembali dibuka.

Situasi demikian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah dasar perlakuan istimewa tersebut bagi pejabat? Apakah karena tengah menjalankan tugas negara? pentingnya kah itu?

Namun, tutup-menutup jalan tidak selalu berhubungan dengan gentingnya pekerjaan si pejabat negara. Misalnya saja, seorang menteri juga mendapat pengawalan serupa saat hendak mengunjungi seminar di kampus IPB, padahal ia bukan sedang menjalankan tugas negara melainkan diundang secara pribadi sebagai key note speaker.

Pejabat dalam Negeri Dongeng
Pejabat Indonesia seolah hidup di negeri dongeng. Mengapa demikian? Karena hidup kontradiksi dengan realitas masyarakat. Bahkan harus memaksakan sebuah kenyamanan yang seharusnya mustahil dilakukan.

Pejabat seolah-olah hidup di alam entah-berantah di alam Indonesia. Seorang pejabat tidak boleh terkena macet, meski kemacetan menjadi bagian dari kehidupan disekelilingnya.

Pejabat harus aman dari kejahatan, pengemis, tukang loak, pengamen keliling tidak boleh ada dalam kehidupan seorang pejabat, sehingga perlindungan yang berlapis bagi pejabat harus diterapkan, meskipun demikianlah kondisi masyarakat, tidak aman, kumuh dan penuh kemelaratan.

Bahkan pejabat harus dilindungi dari kondisi alam dan lingkungan yang tidak nyaman, pemanasan global, debu. Mereka harus hidup nyaman dalam ruang kantor rumah maupun mobil dinasnya. Meskipun kenyataan ozon menipis, polusi melebihi ambang batas dan suhu udara semakin panas.

Pejabat harus memiliki peralatan elektronik paling canggih, lapton seharga 20 juta. Gaji pejabat harus mencukupi, artinya cukup buat jalan-jalan ke luar negeri atau membeli sebuah mobil mewah. Meskipun banyak rakyatnya yang mengalami gizi buruk, dan harus menanggung beratnya beban hidup gara-gara subsidi kebutuhan pokok dihapus, karena negara kekurangan anggaran untuk itu.

Realitas pejabat harus berbeda dengan masyarakat, apalagi masyarakat kecil. Saya teringat dengan kemacetan yang memusingkan, saat Presiden kita tercinta mengadakan resepsi pernikahan anaknya. Konon jalan di depan Istana Bogor, tempat dimana acara tersebut berlangsung ditutup agar acara tersebut sukses.

Sulit memahami apakah acara hari itu adalah sebuah momen kenegaraan?. Mobil Presiden, para pejabat negara serta para tamu bebas bergerak tanpa hambatan untuk mengefisienkan waktu. Apakah karena hajatan tersebut menyangkut harkat dan martabat orang banyak?

Artinya apa yang mereka kerjakan lebih berarti dari pekerjaan supir angkot yang harus mengejar rit dan setoran untuk kehidupan anak dan istrinya, yang terhambat oleh kegiatan tersebut. Lebih genting dari pekerjaan sopir ambulan yang membawa seorang pasien gawat agar segera sampai di rumah sakit, yang juga harus menunggu jalan dibuka?

Jika memang lebih penting, wajarlah kiranya penutupan jalan harus dilakukan walaupun banyak masyarakat yang harus dirugikan. Jika tidak, barangkali pambacalah yang dapat menilai sendiri.
.
Simurlarca, Hiperrealitas dan Pejabat
Kehidupan pejabat yang tidak merakyat, mengingatkan saya pada konsep realitas simularcrum, seperti dikemukakan Budrillard. Kehidupan yang tidak mengacu kepada realitas, yang imajiner seolah menggantikan realitas. Masyarakat harus menerima kenyataan hidup fenomenal pejabat sebagai sebuah realitas. Sehingga kita harus menambah satu dimensi lagi dalam realitas, agar kehidupan pejabat menjadi mungkin.

Dunia pejabat hidup telah melampaui realitas itu sendiri, hiperrealitas. Dunia yang tidak mengenal macet, kejahatan, pemanasan global, busung lapar, walaupun apa yang real adalah sebaliknya.

Sehingga patut dipertanyakan, apakah pejabat akan dapat memahami rakyatnya ketika dunianya berbeda dengan realitas rakyatnya?.

Menjadi rakyat yang dapat dilakukan hanyalah mengelus dada. Menyaksikan dengan miris apa yang dilakonkan para pejabat. Meski rakyat selalu ingat melakukan kewajibannya, membayar pajak atau patuh pada beragai aturan yang mencekek leher, namun rakyat pada akhirnya menjadi penonton yang pasif dan para pejabat menjadi bintangmya. Dari uang rakyatlah pejabat membangun dunia impiannya dan rakyat semakin hari semakin melarat.

Ironisnya kadang masyarakat yang dituntut untuk lebih mampu memahami dunia pejabat daripada sebaliknya

KONDISI PEKERJAAN YANG MEMUSINGKAN (Sepotong Cerita keseharian seorang PNS..

Aku mulai semakin apatis dengan pekerjaanku, dan kondisi di kantor rasanya bakal membuatku semakin cuek saja. Sudah lebih dari sebulan aku uring-uringan, tidak mau perduli dengan pekerjaan dan menyibukkan diri dengan bisnis peminjaman bukuku. Dan aku demikian bukanlah tanpa sebuah alasan. Wajar saja, karena selama 1 bulan pertama aku di ruangan baru Departemen (censor) aku boleh dikatakan sama sekali tidak dikaryakan secara proporsional, pekerjaanku tidak beda dengan kurir juru ketik komputer. meskipun aku sudah memegangn ijazah S2 dari universitas negeri ternama (sombong ni, ye [red]). Semua pekerjaan habis didistribusikan tapi hanya sampai kepala seksi, sisa-sisanya saja tidak sampai ke staf. Kondisi demikian menyebabkanku stagnan yang tadinya begitu sibuk sewaktu masih di semusim, membuatku menjadi sedikit loyo, pengetahuan tidak bertambah, mental dan rasa percaya perlahan-lahan mulai rusak karena seolah-seolah aku menjadi orang yang tidak produktif atau tidak mampu bekerja, dan aku paling tidak suka diperlakukan seperti itu...

Meskipun demikian, sesungguhnya Bosku tetap berusaha memberikan perlakuan istimewa bagiku, karena ia ternyata punya harapan besar dan visi buatku, bahwa aku diproyeksikan menjadi pemimpian teknis dalam tim pengerjaan tugas-tugas pengetikan laporan dan bahan presentasi dengan cepat dan tepat. Aku adalah staf pertama dari ruanganku yang diberikan kesempatan perjalanan dinas dari anggaran tahun 2007, dan bahkan ia juga menjanjikan aku bakal mendapat jatah dinas minimal 1 kali satu bulan. Namun yang membuat suasana kurang nyaman ternyata hanya namaku saja yang tercantum dan saat itu diajukan, staf yang lain tidak. Bosku mecoba memberikan pengertian pada teman-teman yang lain, sewaktu aku mau berangkat ke Papua, setelah aku menerima tiket pesawat PP dari bosku ”Kalian bakal jalan setelah kloter pertama berangkat, dan diajukan nanti, seminggu kemudian”, demikian kata Ibu Iswari sambil melemparkan senyuman manisnya.

Kloter pertama yaitu aku dan bos-bos, sedangkan kloter kedua aku tidak tahu siapa. Tapi ternyata setelah aku pulang hingga sampai tanggal yang dijanjikan ternyata nama staf yang lain tidak diajukan. Dan ternyata hanya aku saja yang berangkat untuk bulan Mei kemarin, anehnya di ruangan lain hampir sebagaian besar stafnya telah dinas luar. Lho, ko, kami harus pakai kloter segala.

Wajarlah jika staf yang lainnya protes, dan yang bikin tidak enak, akupun kemudian turut menjadi objek sasaran, dianggap dianakemaskan, dibedakan gara-gara kamu anak kesayangan. Tentu kurang enak mendengar komentar demikian dari kawan staf sesama ruangan yang bercerita kepada temanku dari ruangan lain yang kemudian menceritakan kepadaku.

Terus terang aku tidak terlalu mengharapkan perjalanan dinas, apalagi aku tidak suka naik pesawat karena sedikit trauma. Bagiku hal yang terutama yang ingin kuperoleh dari pekerjaanku adalah sebuah penghargaan, aku bisa berfungsi, bisa berkarya dan mengembangkan pengetahuan. Dan ini tidak kudapat di Ruanganku, sehingga dengan demikian, sesungguhnya akupun juga tidak diperlakukan secara adil sama seperti halnya teman-temanku. Karena tanpa mereka sadari sistem kerja yang dibentuk cenderung mematikan potensiku.

Untuk mencegah agar suasana semakin tidak enak, apalagi ada benarnya juga, bahwa tidak ada dasar buat Bosku memplotkanku sering-sering dinas, karena aku juga sama sekali tidak mengerti pekerjaan di semusim seperti halnya staf yang lain. Oleh sebab itu aku memutuskan menolak perjalanan dinas selama 3 bulan dengan alasan mau persiapan sekolah ke Australi. Toh, pas pergi dengan pak Maman ke Papua aku juga seperti orang bloon, dan bekerja seperti ajudannya saja, serta diberikan perintah yang aneh-aneh. Sekaligus ini menjadi aksi solidaritasku terhadap teman-teman yang lain, untuk sama-sama merasakan kesusahan.

Begitu keinginanku ini kusampaikan kepada Bosku, kemudian ia dengan senyum simpulnya, yang aku tidak tahu murni atau tidak, mengatakan bahwa aku sudah diplotkan ke Aceh. ”Tapi untung kamu tidak mau jalan, karena dari awal itu rencananya perjalanan itu mau difiktifkan”, demikian katanya. Tentu saja aku terkejut, mereka meplotkan begitu saja tanpa meminta persetujuanku, tanpa memperhitungkan apakah pernah ke Aceh atau tidak, bagaimana kalau nanti aku dipanggil pengawas. Tapi sudahlah, akhirnya kuputuskan untuk menerima saja dan kalau terjadi kenapa-kenapa, ya, jujur saja bilang ke pengawas layaknya orang bloon.

Tapi, meskipun aku sudah dirugikan dan bertekat tidak dinas selama 3 bulan sebagai bentuk solidaritas dan mereka juga mengetahui hal itu, teman-teman sesama staf satu ruanganku ternyata masih saja memonitor jadwal perjalanan dinasku, mereka masih sensitif terhadap adanya perlakuan khusus terhadapku, pas hari seharusnya aku berangkat ke Aceh semua menanyakan ko tidak jadi berangkat, kapan? Dan aku yakin tidak hanya sekedar bertanya demikian, mungkin mereka masih menganggapku diperlakukan istimewa dan memposisikanku satu front dengan para bos (bos batalin). Setidaknya pikiranku demikian cukup beralasan, karena ibu Musrifah entah kenapa tiba-tiba membahas masalah ini pas kami ketemu menjelang masuk ruangan kantor dan sewaktu di lift tiba-tiba saja ia berucap, ” Kamu kan bisa diplotin ke daerah karena kamu anak kesayangan”. Sebuah ungkapan yang tidak sedap di dengar dan disampaikan di depan orang yang tengah berhimpitan di lift. Jujur kata-kata itu setidaknya membuatku tidak enak hati. Aku juga turut dirugikan dalam sistem manajemen pimpinan yang tidak baik dan berusaha untuk turut berada di posisi mereka, malah dinilai demikian.

Tapi sudahlah, memang kondisi ruangan sudah tidak lagi kondusif yang sesungguhnya sudah terbentuk sejak dulu dan orang yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan. Mereka tidak mampu menciptakan suasan yang hangat dan penuh kekeluargaan, serta kurang peka terhadap stafnya dan kebijakanannya cenderung menciptakan konflik di antara staf, seperti yang kualami. Mengapa demikian? Ya, tapi sekali lagi ini bukan karena kesalahan mereka, melainkan karena mereka kurang memiliki skill kepemimpinan, karena jabatan PNS cenderung hanya ditentukan administrasi struktural dan preferensi pimpinan yang lebih tinggi. Jadi mereka tidak patut disalahkan, yang milih mereka juga patut disalahkan, siapa suruh orang-orang seperti kami dijadikan pemimpian. Atau barangkali yang memilih merekapun samimawon kemampuannya dengan mereka, mulai dari pejabat E-2 sampai menteri bahkan presidennya. Ah, aku terlalu berlebihan. Sehingga bukannya tidak mungkin orang yang tidak patut menjadi pimpinan dan tidak menguasai bidang pekerjaan tiba-tiba nongol menjadi pimpinan, dan memimpin bawahan yang tidak pintar-pintar amat kayak mereka juga.

Seorang pemimpian yang baik tentunya tahu menyenangkan hati anak buahnya dan tidak serakah, karena secara filosofis adanya pemimpin karena ia ada bawahan, dan keberhasilan seorang pemimpinan tentunya tidak lepas dari kinerja bawahannya. Good leader mampu mendelegasikan tugas dengan baik karena ia memahami betul pekerjaannya dan anak buahnya sehingga ia bisa mengatur porsi tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan stafnya. Tapi pemimpin yang cenderung tertutup dan suka marah-marah, kadang sedang berkompensasi ria terhadap ketidaktahuannya, ”Bagaimana jika pas mengerjakan pekerjaan staf menjadi tahu kalau aku sama bodohnya dengan dia”, atau si pemimpin beranggapan dengan mencari-cari kesalahan si bawahan seolah ia hendak mengajarkan bahwa kamu, bawahan, tolol dan saya, pimpinan, pintar. Manajemen demikian dapat dikategorikan manajemen pinpinbo alias pintar-pintar bodoh.

Cobalah lihat perilaku pimpinanku saja, mereka enak-enakkan jalan-jalannya sedangkan stafnya ada yang berkutat dengan masalah keuanngan. Alasan mereka, wajarlah staf tidak jalan karena tidak menguasai. Pertanyaan kemudian adalah, apakah mereka juga menguasai pekerjaan?

Aku tidak yakin itu. Lagipula pekerjaan pegawai pusat selama ini yang kuamati hanyalah bersifat administrasi, bukannya ke lapangan untuk merancang mesin, melakukan supervisi teknis pembangunan kebun, supervisi pembuatan robo, yang juga bisa dilaksanakan oleh staf asal diberikan pengarahan . Dan merekapun sering kembali dengan dua lembar data dan akhir kegiatan perjalanan tidak lebih dari sebuah laporan yang 2 tahun kemudian bakal dikiloin, dibuat dengan ciplak sana-sini yang tamatan SMP pun aku yakin bisa membuatnya. Coba lihat saja isinya, jika target di lapangan yang tidak tercapai maka alasan penyebabnya sangat klise yakni karena kurangnya kesadaran masyarakat. Dan rekomendasi pemecahan juga sangat mengawang-ngawang yakni menyadarkan masyarakat, seolah petani kita suka merem-melek. Toh, sesungguhnya motivasi pimpinan pergi dinas juga tidak jauh berbeda dengan staf, mengharapkan sisa tiket dan lonsum, buktinya ketika bakal ada peraturan bahwa tiket dan lonsum harus real, maka pimpinan juga ikut-ikutan lemes kayak stafnya dan malah ada yang nyeletuk, ” Kalau begitu besok-besok nggak usaha jalan, saja”. Lho, kok, langsung down begitu.

Lagipula untuk apa mengharapkan keuntungan dari uang negara, karena itu sesungguhnya bukan hak kita yang kadang diperlakukan layaknya uang pribadi, sehingga tidak heran anggaran yang tiba-tiba masuk ke pos yang salah akan menimbulkan konflik seperti harta kekayaan yang dicaplok orang lain. Dan tidak ada salahnya jika memanfatkan wewenang untuk kesejahteraan orang banyak dan bukannya kepentingan sendiri, apalagi sadar diri tidak juga sepintar seorang peneliti dan bodohnya sama dengan staf. Jadi untuk apa lengak-lenggok tidak jelas ke sana ke mari layaknya seorang konsultan swasta ternama seperti Hermawan Kertajasa.

Dan sekarang ini aku benar-benar terjepit dan kondisi ini benar-benar tidak menyenangkan. Istilahnya, maju kena mundur kena. Oleh sebab itu tidak ada salahnya untuk beberapa masa ke depan perlu sedikit cuek dan rada-rada apatis khususnya untuk pekerjaan yang tidak bermutu, kalau aku masukin hati maka pikiranku jadi puyeng dan aku bisa stress. Tapi ini bukan berarti aku menjadi stagnan dan kelayapan nggak jelas, nongkrong di koperasi dan jarang masuk, melainkan ini menjadi masa dormansi, saat aku mengembangkan kreativitasku dengan menfaatkan peluang yang ada di kantor atau di bidang lain untuk menciptakan kesempatan baru serta pengembangan diri sehingga pada saat awan kelabu ini berlalu aku sudah lebih matang lagi dan siap kembali melakukan tugas negara dengan penuh tanggung jawab.......(ungkapan hati seorang PNS muda tentang pengalamannya juga dialami oleh ribuan PNS di seluruh nusantara, mulai dari yang masih muda hingga yang sudah bangkotan, dan mengharapkan agar sistem Birokrasi Indonesia mengalami reformasi...)

PEJABAT, SORGA DAN NERAKA?

“Jika sorga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau sujud kepadaNya”

Maaf buat Ahmad Dhani, yang coba membuat syair lagu yang sedikit filosofis, tapi sepertinya syair lagu anda kurang cocok untuk konteks di Indonesia, khususnya buat para pejabat. Karena mau sorga ada, kek, atau tidak ada,… wah, aku wes lali,… udah forget, tuh, atau emang ada, seh,…. demikian barangkali ungkapan dari hati mereka berdasarkan kenyataan yang kita saksikan sehari-hari, meskipun banyak pejabat yang mendapatkan jabatannya tanpa rasa sungkan membawa-bawa label agama, seolah manusia suci yang tengah mengobarkan perang atas nama Tuhan terhadap kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dsb. Karena Tuhan tidak suka itu.

Namun tetap saja banyak pejabat yang melakukan korupsi, tidak peka dengan nasib rakyat dan asik bermanuver-manuver ria memperjuangkan kepentingan kelompoknya saja. Rakyat disuguhi janji-janji yang memabukkan, yang barangkali dia sendiri bingung kok, bisa-bisanya sampai mengatakan bakal mengurangi pengangguran, kejahatan, korupsi, toh dia sendiri tidak punya konsep sama sekali untuk itu dan termasuk orang diuntungkan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Lihat saja Lapindo tidak terselesaikan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang hingga saat ini masih mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, warga Meruya terancam bakal tergusur meskipun sudah memegang sertifikat tanah, harga minyak makan tiba-tiba melambung tinggi meskipun Indonesia adalah negara produsen CPO tersebar kedua di Indonesia, banyak anak-anak balita Indonesia terkena gizi buruk, dan masih banyak lagi persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia yang bila diteruskan bakal sangat melelahkan menyebutkannya.

Jadi, dimanakah para pemimpin kita saat masyarakat tengah menghadapi persoalan? Ya, cukup menyedihkan, karena yang hanya bisa mereka lakukan adalah menunjukkan simpati gombal, apakah dengan datang beramai-ramai melihat masyarakat yang tertimpa bencana sambil sekali lagi menyampaikan retorika kosong dan setelah itu sudah bisa ditebak, ”no action” atau terus berjanji melalui media bahwa solusi terhadap persoalan masyarakat akan segera terjadi, ibarat mujizat turun dari langit.. Tapi untung ada bencana di Irian, Surabaya, DIY, Sulbar sehingga pejabat bisa jalan-jalan, melihat kisah-kisah tragis yang bisa diceritakan pas kumpul keluarga untuk pamer dan semoga saja ada sisa uang perjalanan dinas buat keluarga dan Saudara. Jika demikan yang terjadi, maka meski ada bencana, atau persoalan di tengah masyarakat, yang diuntungkan tetap para pejabat dan rakyat tetap saja sengsara,.

Sorga dan Neraka?
Lho, kok, begitu? Apa tidak takut masuk neraka, karena membohongi rakyat?

Tapi, konon, keimanan juga perlu dibuktikan karena saat ini adalah zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua harus dibuktikan, yang nyata adalah yang benar, yang benar adalah yang nyata. Persoalannya bagaimana sorga mau dibilang ada, melihat saja tidak pernah, malaikatnya saja tidak pernah terlihat melayang-layang di angkasa. Dan neraka, menakutkan? Tapi dimana lokasinya, kok, panasnya saja tidak terasa sampai ke Indonesia. Mungkin bakal benar-benar akan menakutkan jika sudah ada alat pengamatan yang sanggup meneropong keberadaan neraka yang begitu mengerikan.

Tapi jika uang negara dikorupsi, rakyat dikibuli untuk mendapatkan jabatan, manfaatnya jelas, bisa punya rumah mewah, mengendarai mobil sport, dipuja-puja layaknya seorang selebritis, bisa belanja ke Singapura nonton tari perut di Arab. Jadi dari pada memikirkan yang tidak pasti mengapa tidak memikirkan hal-hal yang pasti-pasti. Jabatan berasosiasi dengan bisa berkorupsi, bernepotisme dan berkolusi yang berasosiasi dengan kekayaan yang berasosiasi dengan kesejahteraan dan penghormatan sosial. Menjadi kaya tampaknya lebih nyata manfaatnya dari pada menjadi masuk sorga. Barangkali, demikianlah idealisme hidup yang ada di alam sadar maupun alam bawah sadar para pejabat Indonesia sehingga wajar jika sampai sekarang masih senang merugikan rakyat sehingga rakyat makin sengasara serta merana.

Memang sorga dan neraka tidak bisa dibuktikan, namun yang tidak dibuktikan belum tentu tidak ada. Bahwa masyarakat Aceh tidak pernah membayangkan bahwa Tsunami yang pernah terjadi di Jepang bakal juga bakal terjadi di daerah mereka. Bagaimana mungkin, laut kami setiap hari terlihat tenang dan tsunami yang mengerikan tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun tsunami akhirnya datang secara mengejutkan sehingga apa yang tidak pernah dibayangkan kemudian terjadi. Demikian halnya sorga dan neraka, saat ini belum tidak bisa dibuktikan keberadaannya, namun bagaimana jika ternyata ada, dikhawatirkan para pejabat yang tidak perduli nasib rakyatnya, di kehidupan nanti bakal disambut dengan angkutan khusus seperti halnya ketika ia masih hidup dan memiliki jabatan, tujuannya biar bisa segera diangkut sekaligus ke tempat yang lebih layak, yakni neraka.

Meskipun sulit membayangkan hal demikian saat ini. Namun kadang, neraka juga dapat terjadi lebih awal bagi mereka yang suka merugikan orang. Adakalanya mereka yang berjaya dengan manipulasi bakal menjadi orang yang dipenuhi kesenangan namun tidak dengan kedamaian hidup dan ketenangan hati. Orang yang suka melakukan kejahatan akan sering dirundung kecemasan, karena senantiasa dihantui rasa takut kalau orang yang dirugikan bakal membalas tindakan mereka. Mereka mungkin juga bakal dikucilkan, kalaupun mereka banyak pengemar, itu hanya bersifat musiman karena hanya sewaktu mereka menjabat, sesudah itu dilupakan juga, sehingga mengalami kesendirian di masa tuanya. Namun jika melakukan kebaikan, maka akan dikenang semua orang dan dicintai semua orang, merupakan kebahagian sesungguhnya yang diimpikan setiap orang. Banyak orang pengen menjadi selebritis karena dengan demikian mereka dapat dikenal dan disukai banyak orang. Dan banyak tokoh-tokoh besar yang senantiasa dikenang keberadaannya hingga saat ini adalah orang-orang yang selama hidup dekat dengan aktivitas kemanusiaan.

Etika Pejabat Negara
Oleh sebab itu sudah seharusnya para pejabat memperhatikan rakyatnya, dengan melakukan hal-hal yang paling dibutuhkanmya dan tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri. Rakyat lapar, ya diberi makan, bukan diberikan konsep demokrasi. Rakyat miskin yang dikasih pekerjaan dan bukannya konsep pasar bebas, rakyat lapindo yang kehilangan tempat tinggal, ya diberi tempat tinggal dan bukannya diberikan konsep tentang siapa yang bertanggung jawab. Maka rakyat yang bodoh, kelaparan dan sengsara harus lagi dibebani dengan berbagai konsep-konsep yang lebih berat untuk dimengerti. Kan, kasihan mereka.

Toh, pemerintah telah diberikan hak untuk mengelola kehidupan bermasyarakat, dan banyak hal bisa dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya, pemerintah dapat mendorong pihak yang berkelebihan untuk mengsubsidi atau membantu pihak yang tertindas, memberikan tanah-tanah negara buat mereka yang tuna wisma, toh, manusia sesungguhnya tidak memiliki kepemilikan atas lahan, yang ia miliki adalah hak guna, karena pemilik sesungguhnya adalah Tuhan, demikian harta benda adalah semua berasal dari alam dan bukanlah ciptaan manusia, kita hanya mengelolanya saja, jadi kekayaan hanya sebuah titipan, dan sebuah bencana dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Jadi pemerintah dalam hal ini dapat mengatur kekayaan rakyatnya untuk memberikan kesehteraan bagi seluruh masyarakat. Jika pasar bebas dapat memberikan kesejahteraan maka pemerintah dapat membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi, tapi jika pasar mengakibatkan terakumulasinya kekayaan pada sejumlah kecil anggota masyarakat, maka pemerintah wajar melakukan intervensi. Karena hubungan pasar seharusnya menjadi untuk memenuhi kebutuhan sarana bagi setiap anggota masyarakat dan bukan sarana untuk mengumpulkan kekayaan.

Karena setiap manusia berharga. Setiap manusia adalah lahir dengan sebuah kesederhanaan, tanpa membawa apapun ke dalam dunia ini. Menurut Levinas seorang filsuf etis Prancis, kita tidak layak memperlakukan manusia lain sebagai objek, karena manusia adalah unik dan tidak bisa dipahami secara ontologis dan totalitas. Jika kita biasa mereduksi orang lain ke dalam wujud-wujud sederhana maka wajar jika orang lain juga dapat menganggap kita sebagai objek bagi kesadarannya dan juga mereduksi keberadaan kita, untuk dikonsepsikan sesuka hatinya, apakah sebagai orang bodoh, manusia dengan ras terbelakang, orang yang ditakdirkan sengsara, dsb. Seharusnya hubungan manusia melebihi situasi demikian, dan menurut Levinas, hubungan dengan manusia seharusnya lebih bersifat etis, bahwa pada setiap wajah manusia berisikan sebuah pesan ilahi bahwa kita tidak boleh membunuh dan menyakitinya. Dan kita dipanggil untuk bertanggung jawab untuk kehidupannya (orang lain).

Jika etika demikianlah yang dianut oleh para pejabat, maka Indonesia tidak akan mengalami kondisi krisis seperti saat ini. Karena pejabat dengan peka akan melakukan segala cara untuk memperjuangkan nasib rakyat, bahkan oleh tanggung jawab etisnya ia akan mengorbankan kepentingannya untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Para pejabat menjadi enggan melakukan korupsi atau hal-hal yang merugikan orang lain, malah akan menyumbangkan kekayaanya bagi orang lain dan mengabdikan hidupnya bagi sesama. Saat orang lain merasa bahagia maka si pejabat merasa bahagia karena ia telah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab etis terhadap sesamanya. Maka Lapindo dapat diselesaikan dengan cepat, para pengangguran dapat segera ditolong, orang miskin dapat disejahterakan oleh negara dan negara lain bakal menghormati negara kita bukan karena kegagahan Indonesia dengan senjata balistik atau nuklirnya seperti negara barat, namun oleh karena kerendahan hati para pimpinan negara di Indonesia yang menimbulkan simpatik bagi negara lain.

Namun sulit membayangkan kapan para pemimpin negara di Indonesia bisa demikian, karena jangankan melihat wajah sesamanya yang papa, menganggap diri sebagai sesama manusia dengan mereka yang miskin mereka saja tidak sudi, apalagi saat ini. Yang menjadi sesama mereka adalah mereka yang berhaluan politik yang sama. Serta sangat meyakini konsep takdir, bahwa mereka miskin karena memang sudah ditakdirkan miskin, dan mereka menjadi seorang pemimpin serta menjadi kaya karena Tuhan memang sudah mengariskan demikian. Jadi wajar untuk tidak memperhatikan rakyat, karena mereka memiliki takdir dan dunianya sendiri, dunia bobos paradis, dimana tidak ada kemiskinan, dunia para orang elite yang menuver dan perilakunya kadang sudah tidak bisa lagi dipahami masyarakat kecil. Dan rakyat kecil hanya bisa mengharapkan semoga kiamat datang lebih cepat, sehingga mereka yang sejahtera karena kejahatan segera dihukum dan pada saat keadilan Tuhan yang diterapkan sehingga tidak ada orang yang dirugikan. Karena menunggu di kehidupan ini dan di negara Indonesia rasanya kok, mustahil.....